Category: Berita

BENGKULU — Guna mengoptimalkan nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Polri di tingkat daerah, Inspektorat Provinsi Bengkulu memfasilitasi Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat bersama perwakilan Polda Bengkulu dan Kejati Bengkulu. Rakor ini berfokus pada penyelarasan mekanisme penelaahan laporan masyarakat yang masuk melalui kanal pengaduan resmi. Dalam forum tersebut disepakati bahwa indikasi penyimpangan yang bersifat administratif akan diprioritaskan pembinaannya oleh APIP, sedangkan dugaan pidana korupsi yang didukung bukti permulaan kuat akan diproses melalui koordinasi intensif aparat penegak hukum. Sinergi yang solid antara APIP dan APH ini menjadi pilar utama untuk menjaga iklim investasi dan pembangunan di Bengkulu tetap kondusif, adil, dan berlandaskan kepatuhan hukum yang tegas.

BENGKULU — Sebagai bagian dari pelaksanaan audit kepatuhan dan probity audit tahun anggaran 2026, Tim Auditor Bidang Infrastruktur (Irban III) Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu melaksanakan peninjauan lapangan terhadap sejumlah proyek strategis pekerjaan umum. Pemeriksaan berkala ini mencakup pengambilan sampel uji kepadatan material, pengukuran dimensi teknis konstruksi jalan, serta kroscek kesesuaian antara time schedule kurva S dengan kondisi fisik di lapangan. “Pengawasan sejak dini bertujuan mendeteksi potensi deviasi teknis sebelum serah terima pekerjaan (PHO). Kami ingin memastikan setiap anggaran infrastruktur menghasilkan mutu bangunan yang kokoh, bermanfaat panjang bagi mobilitas masyarakat, dan bebas dari kerugian daerah,” ujar Pengendali Teknis Irban III di sela kegiatan audit lapangan.

BENGKULU — Komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menjaga transparansi dan integritas aparatur kembali membuahkan hasil positif. Hingga batas akhir 31 Maret 2026, tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemprov Bengkulu berhasil menyentuh angka 100 persen. Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu mengapresiasi kedisiplinan dan tanggung jawab seluruh pejabat struktural, bendahara, serta pejabat pembuat komitmen (PPK) yang telah melaporkan mutasi dan kepemilikan aset secara jujur dan tepat waktu melalui sistem e-LHKPN KPK RI. Capaian ini menjadi modal penting dalam mempertahankan tren peningkatan indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dan penilaian reformasi birokrasi daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara di Bumi Rafflesia.

BENGKULU — Guna memperkuat sistem pengendalian intern dan meminimalkan risiko kecurangan dalam pengelolaan anggaran, Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu menyelenggarakan bimbingan teknis Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Grage Hotel Bengkulu, Selasa (24/2/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dan dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta tim satgas SPIP. Dalam arahannya, Inspektur Daerah menegaskan bahwa SPIP bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tercapai tanpa kendala hukum. Melalui pendampingan teknis bersama narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, seluruh perangkat daerah didorong untuk memetakan daftar risiko program prioritas tahun 2026, mulai dari risiko perencanaan pengadaan barang/jasa hingga risiko keterlambatan realisasi belanja modal.